Kajati Jambi yang sangat korup jadi Kejati Banten 2010

LSM Minta Audit Kekayaan Mantan Kajati Jambi

JAMBI - Puluhan pengunjuk rasa dari sebuah LSM di Jambi menuntut dilakukan audit harta kekayaan mantan Kajati Jambi, Kemas Yahya Rahman, yang kini menjabat Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Sesjampidsus) Kejagung.

Pada penyegelan rumah dinas Kajati Jambi, Jumat (18/5), koordinator aksi demo, Fit Haryadi mengatakan, mereka menduga Rahman selama menjabat Kajati Jambi satu tahun mengumpulkan harta hasil KKN dari beberapa kasus seperti Water Boom, PLTD dan cek Rp 100 juta yang melibatkan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Zoerman Manap.

Puluhan pengunjuk rasa minta mereka dipertemukan dengan Kajati Jambi yang lama dan pejabat baru, Sutiyono SH untuk berdialog mengupas kasus korupsi di Jambi. Menanggapi tuntutan pendemo itu, Kasi Sospol Kejati Jambi, Amran Lakoni SH mempersilakan mereka melaporkan ke KPK.(ant)



Korupsi Penyebab Investasi Sulit



PANGKAL PINANG- Praktek korupsi merupakan penyebab utama kalangan investor enggan berinvestasi membangun usaha di Indonesia, selain faktor infrastruktur, birokrasi, pajak dan tenaga kerja. Selama ini, ada anggapan bahwa faktor tenaga kerja yang menjadi penghambat kucuran investasi. Tapi dari catatan SPSI, secara nasional masalah buruh ini adalah faktor terakhir penghambat investasi, yang dominan justru korupsi itu.

“Korupsi berperan dominan menghambat investasi dengan persentase mencapai 21 persen dari faktor-faktor penghambat lainnya,” jelas Ketua Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) Propinsi Bangka Belitung Darusman Aswan, di Pangkalpinang, Jumat (18/5).

Menurut dia, korupsi menghambat investasi hingga 21 persen, sedangkan ketenagakerjaan (buruh) hanya sekitar empat persen saja, jauh lebih dominan peran korupsi sebagai penghambat investasi dibandingkan ketenagakerjaan. “Jadi anggapan selama ini masalah tenagakerja yang menghalagi investasi adalah salah,” kata Darusman.(ant)

Jaksa di Banten Didesak Usut Atut (Walau SBY MElarang serta Melindungi Total Ratu Atut & Keluarganya)

SERANG- Para terdakwa kasus dugaan korupsi dana perumahan DPRD Banten periode 2001-2004 mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten Adjat Sudrajat untuk mengusut keterlibatan para petinggi Provinsi Banten dalam kasus itu. Para terdakwa Udin Janahudin, HM Muslich, dan Marjuki Raili menilai Kajati tebang pilih dalam penanganan kasus tersebut.
“Kami merasa jaksa pilih kasih dalam mengusut kasus korupsi dana perumahan ini sementara Ketua DPRD Adi Suryadarma yang saat itu menjabat sebagai Ketua Panitia Anggaran dan Wagub Atut Chosiyah tetap tidak disentuh,” kata Muslich, salah satu terdakwa di Serang, Jumat (18/5).

Sementara itu, Kajati Banten Ajat Sudrajat saat dihubungi terpisah menyatakan saat ini pihaknya tengah mengkaji perlunya memeriksa Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah berkaitan kasus dugaan korupsi dana perumahan anggota DPRD setempat. Keterlibatan Atut dalam kasus dana perumahan sebesar Rp 14 miliar itu karena Atut yang saat itu menjabat sebagai Wagub Banten ikut memparaf pengajuan pencairan dana perumahan yang dikorup dari dana bencana alam APBD Banten tahun 2003-2004. Sebaliknya, Ratu Atut Chosiyah sendiri beberapa kali membantah terlibat korupsi Rp 14 Miliar. (ant)

Rakyat Desak Jaksa Usut Tuntas Ratu Dungu Atut Chosiyah dalam Golkar Banten

Jaksa Didesak Usut Atut

SERANG- Para terdakwa kasus dugaan korupsi dana perumahan DPRD Banten periode 2001-2004 mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten Adjat Sudrajat untuk mengusut keterlibatan para petinggi Provinsi Banten dalam kasus itu. Para terdakwa Udin Janahudin, HM Muslich, dan Marjuki Raili menilai Kajati tebang pilih dalam penanganan kasus tersebut.

“Kami merasa jaksa pilih kasih dalam mengusut kasus korupsi dana perumahan ini sementara Ketua DPRD Adi Suryadarma yang saat itu menjabat sebagai Ketua Panitia Anggaran dan Wagub Atut Chosiyah tetap tidak disentuh,” kata Muslich, salah satu terdakwa di Serang, Jumat (18/5).

Sementara itu, Kajati Banten Ajat Sudrajat saat dihubungi terpisah menyatakan saat ini pihaknya tengah mengkaji perlunya memeriksa Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah berkaitan kasus dugaan korupsi dana perumahan anggota DPRD setempat. Keterlibatan Atut dalam kasus dana perumahan sebesar Rp 14 miliar itu karena Atut yang saat itu menjabat sebagai Wagub Banten ikut memparaf pengajuan pencairan dana perumahan yang dikorup dari dana bencana alam APBD Banten tahun 2003-2004. Sebaliknya, Ratu Atut Chosiyah sendiri beberapa kali membantah terlibat korupsi Rp 14 Miliar. (ant)